Jakarta -
Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Perhubungan Rp 6,69 triliun untuk 2025. Tahun depan, Kemenhub akan mengelola anggaran Rp 31,45 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan anggaran tambahan ini mayoritas bakal digunakan untuk subsidi transportasi bagi masyarakat, baik melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, maupun udara. Dia memastikan bahwa subsidi transportasi yang selama ini ada akan tetap diberikan dan tidak ada yang dikurangi.
"Kami berterima kasih dengan DPR komisi V dan juga Kemenkeu yang memahami bahwa kekurangan itu lebih banyak untuk subsidi, apakah itu subsidi udara, laut, di darat, dan di kereta api. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, subsidi-subsidi yang tahun lalu atau tahun ini ada, akan tetap ada tahun depan," papar Budi Karya saat rapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tambahan anggaran paling besar dialokasikan ke Ditjen Perkeretaapian Rp 3,32 triliun, kemudian Ditjen Perhubungan Darat Rp 1,68 triliun, lalu Ditjen Perhubungan Udara senilai Rp 1,47 triliun.
Ditjen Perhubungan Laut juga mendapatkan tambahan senilai Rp 133 miliar. Selain itu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek juga mendapatkan tambahan Rp 132 miliar dan Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan tambahan Rp 108 miliar.
"Tambahan anggaran digunakan untuk pemenuhan kegiatan antara lain angkutan umum, antar moda, keamanan, dan keselamatan. Kemudian pemenuhan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara keperintisan, dan kegiatan strategis lainnya," papar Budi Karya.
(hal/ara)