Dinkes Jateng: Bos RS Klaim BPJS Fiktif Rp 29 M Janji Kembalikan, tapi Belum Ada

1 month ago 19
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online
Kabid Yankes Dinkes Jateng, Elhamangto Zuhdan. Foto: Jonathan Devin/kumparan

sosmed-whatsapp-green

kumparan Hadir di WhatsApp Channel

Dinas Kesehatan Jawa Tengah angkat bicara terkait praktik klaim BPJS fiktif atau phantom billing yang dilakukan salah satu rumah sakit di wilayahnya. Nilai klaim fiktifnya diduga mencapai Rp 29 miliar.

Kabid Yankes Dinkes Jateng, Elhamangto Zuhdan, mengatakan rumah sakit itu berada di Desa Muntilan, Kabupaten Magelang. Namun belum dirinci identitasnya.

"Iya di Kabupaten Magelang, dan kebetulan pada saat itu memang salah satu rangkaiannya pada saat terjadi COVID ya. Jadi memang diindikasikan melakukan phantom billing. Jadi melakukan suatu klaim yang sebetulnya tidak ada pelayanan, dan itu terjadi terus menerus," kata Zuhdan di Semarang, Kamis (8/8).

Zuhdan menjelaskan, sebelum KPK membawa perkara ini ke ranah pidana, tim yang terdiri dari Dinkes Jateng, Dinkes Kabupaten Magelang, dan BPJS Jateng, sudah lebih dulu melakukan upaya persuasif dengan menemui bos rumah sakit itu.

"Sudah melakukan pendekatan, sudah bertemu langsung dengan pimpinannya, memang pada saat itu pimpinan merasa tidak melakukan," ungkap dia.

"Tetapi kemudian setelah diberikan pemahaman dengan beberapa bukti-bukti, maka kemudian pimpinan rumah sakit tersebut menyampaikan mengakui kekeliruan dan bersedia akan mengembalikan dana," tambah dia.

Tapi ternyata, menurut Zuhdan, hingga saat ini tak kunjung ada iktikad baik dari bos rumah sakit tersebut untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Karenanya, upaya hukum terpaksa dilakukan.

"Tapi sampai sekarang juga yang kami tahu belum ada (pengembalian dana). Tapi BPJS akan tetap mengupayakan tuntutan dalam bentuk perdata," ujar Zuhdan.

Di sisi lain, Zuhdan menyebut, di Jawa Tengah sudah dibentuk Tim Pencegahan yang bertujuan untuk mengantisipasi kasus serupa kembali terulang.

"Ada tim pencegahan fraud ini selalu berkoordinasi dengan BPJS. Di mana, setiap ada kegiatan yang melibatkan semua mitra dari BPJS maka akan disampaikan tentang pencegahan fraud, selalu diingatkan terus," papar Zuhdan.

"Kemudian dilakukan monitoring, dan di tingkat eksekusi pada saat melakukan klaim ini juga sudah menggunakan sistem yang potensi kecurangannya akan semakin mengecil," tutupnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap ada 3 rumah sakit yang diduga melakukan praktik kecurangan terkait klaim BPJS Kesehatan. Nilai klaim fiktif dari ketiga rumah sakit tersebut jika ditotal mencapai Rp 34 miliar pada periode Juli 2017 hingga Juni 2018.

Ada dua modus fraud yang ditemukan oleh KPK, yakni Phantom Billing atas layanan fisioterapi dan juga Manipulation Diagnosis atas operasi katarak.

"Tiga ini melakukan phantom billing, artinya mereka merekayasa semua dokumen, yang satu ada di Jawa Tengah sekitar Rp 29 miliar klaimnya, yang kedua ada di Sumut itu ada Rp 4 miliar dan 1 miliar," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (24/7).

Namun dia belum mengungkapkan identitas dari masing-masing rumah sakit tersebut. Pahala hanya menegaskan bahwa temuan ini akan dibawa ke ranah pidana. KPK sedang melakukan penyelidikan untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Read Entire Article