Inisiatif PLN Jalankan Arahan Jokowi untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk memitigasi perubahan iklim. Hal ini penting untuk tetap menjaga kualitas kehidupan, serta menghindari bencana alam maupun krisis pangan.

"Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai kepedulian dari tokoh masyarakat, dari masyarakat sipil terhadap hal yang berkaitan dengan lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim. Ini tidak akan bisa dikerjakan oleh kita sendiri, oleh satu negara. Tapi semua negara harus melakukan bersama-sama sehingga kita bisa mewujudkan bumi yang berlanjutan," tutur Presiden pada gelaran Festival LIKE 2 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta Convention Center, Jumat (9/8/2024).

Jokowi juga mengingatkan bahwa sektor energi punya peran penting dalam aksi perubahan iklim. Sehingga, pemerintah akan memberi perhatian penuh agar sektor ini punya skema pemulihan lingkungan.

"Pemulihan lingkungan harus menjadi concern dari kita semua dan pemerintah," tegasnya.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan PLN siap menjalankan arahan Presiden dan berkomitmen untuk menyukseskan transisi energi demi mewujudkan Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.

"Hari ini tugas PLN tidak hanya menyediakan listrik bagi masyarakat, tugas PLN adalah menjaga lingkungan dan menurunkan emisi. Kita lakukan ini bukan karena perjanjian internasional. Tetapi, untuk generasi masa depan agar hidupnya lebih baik dari hari ini," ucap Darmawan dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Ia menambahkan, PLN berinisiatif secara voluntary untuk melakukan transisi energi melalui berbagai upaya heroik, antara lain melalui upaya dekarbonisasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, meningkatkan kapasitas pembangkit EBT dan infrastruktur pendukung seperti smart grid dan control system, serta mengembangkan green ecosystem.

Sebagai contoh, PLN telah membatalkan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL 2019-2028. Upaya ini menghindari sekitar 1,8 miliar ton emisi CO2 dalam 25 tahun ke depan.

PLN juga melakukan pembatalan terhadap 1,3 GW PLTU yang sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA). Inisiatif ini menghindari emisi karbon sekitar 200 juta ton CO2. Selain itu, PLN mengganti 1,1 GW PLTU dengan pembangkit EBT dan 800 MW PLTU dengan pembangkit gas. Upaya ini akan mampu menurunkan emisi sebesar 300 juta ton CO2.

Dalam masa transisi energi, PLN menggunakan teknologi co-firing di PLTU sebagai upaya menekan penggunaan batu bara. Co-firing adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa seperti pellet kayu, cangkang sawit dan sawdust (serbuk gergaji).

Darmawan menegaskan co-firing ini dilakukan tak sekedar mengurangi emisi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan membangun ekonomi kerakyatan.
PLN mengajak masyarakat untuk terlibat aktif membuat bahan baku co-firing, mulai dari penanaman tanaman biomassa hingga pengelolaan sampah rumah tangga wilayahnya untuk dijadikan pellet.

"Kehadiran program ekonomi kerakyatan co-firing ini juga merupakan langkah nyata PLN menjawab persoalan global. Mewujudkan Indonesia yang bersih dan mandiri energi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kapasitas nasional dengan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG)," ucapnya.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi saat menghadiri festival LIKE menyampaikan bahwa PLN telah memiliki skenario Accelerating Renewable Energy Development (ARED) guna mempercepat transisi energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Skenario juga dimaksudkan untuk mereduksi emisi karbon secara signifikan dari sektor ketenagalistrikan.

"Dengan skenario penambahan pembangkit akan berasal dari EBT sebesar 75% dan gas 25% hingga tahun 2040. Skenario ini akan memastikan pengurangan emisi sesuai target dengan tetap menjaga keandalan sistem," kata Evy.

PLN akan membangun green transmission line atau jaringan transmisi antarpulau yang bisa menyalurkan potensi EBT di lokasi terpencil ke pusat beban. Selain itu, PLN juga akan menerapkan teknologi smart grid sebagai solusi menangani intermitensi pada pembangkit EBT.

Dengan upaya tersebut maka penambahan pembangkit EBT sampai tahun 2040 meningkat menjadi sekitar 3 kali lipat dari yang semula 22 gigawatt (GW) menjadi 61 GW.
Namun, Evy menegaskan bahwa upaya ini tidak akan bisa dijalankan PLN sendirian. Untuk itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dengan PLN untuk melakukan transisi energi.

(ncm/ega)