Legislator DKI Ungkap Ketimpangan Sekolah Negeri-Swasta di Jakarta

Jakarta -

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Bhinneka Putra Linanta menyebut bahwa kolaborasi sekolah negeri dan swasta dalam pemerataan pendidikan belum merata. Hal itu terlihat dari jumlah sekolah negeri dan swasta di Jakarta.

Pandangan itu disampaikan oleh Bhinneka Putra dalam rapat paripurna untuk mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa (6/8/2024). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani, dan didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Misan Samsuri, dan Zita Anjani.

"Belum tergambar adanya kolaborasi antar penyelenggara pendidikan milik pemerintah dan milik masyarakat (swasta) dalam peningkatan layanan pemerataan kesempatan bagi anak warga Jakarta, dalam memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu, khususnya pada jenjang SMP dan SMA/SMK," kata Bhinneka.

Ia pun menjelaskan bahwa ada 791 SMP swasta di Jakarta, sedangkan SMP negeri hanya 293. Selain itu, SMA swasta di Jakarta sebanyak 379 sekolah, sedangkan SMA negeri hanya 117.

"SMK negeri juga hanya sebanyak 73 dibandingkan SMK swasta sebanyak 503 sekolah," ujarnya.

Bhinneka mengatakan jumlah kelas sekolah negeri juga lebih banyak dibandingkan sekolah swasta. Ia menyebut keberadaan sekolah swasta selama ini telah membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dengan menyediakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak warga Jakarta yang tidak tertampung di sekolah negeri.

"Sekolah milik pemerintah sebenarnya juga menjadi kewajiban pemerintah sesuai amanah konstitusi dan komitmen pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs) yang di dalamnya menginstruksikan pelaksanaan wajib belajar hingga pendidikan menengah universal yang berkualitas," tuturnya.

Menurutnya, kolaborasi sekolah negeri dan swasta tergambar dalam arah kebijakan Pemprov DKI yang akan datang. "Terlebih lagi, dalam waktu dekat sedang dibahas mengenai pendidikan gratis bagi sekolah swasta dan sebelumnya juga telah dirintis melalui PPDB Bersama," pungkasnya.

(bel/eva)